nusakini.com--Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa pembangunan Mal Pelayanan Publik di sejumlah daerah di Indonesia merupakan solusi dalam perbaikan birokrasi. Pasalnya, MPP mengintegrasikan segala bentuk pelayanan dasar dan perizianan baik dari pemerintah daerah maupun pusat, sehingga memberikan kemudahan terhadap masyarakat. 

“Saya sudah datang langsung ke MPP di Banyuwangi, dan saya mengapresiasi karena pelayanan yang dihadirkan begitu cepat dan mudah. Dengan hadirnya MPP dapat menjadi solusi perbaikan birokrasi kedepan,” ujarnya saat membuka acara Leaders Talk sesi 2, di Aula Serbaguna kantor Sekretariat Negara belum lama ini.

Moeldoko menilai MPP merupakan sebuah terobosan yang sesuai dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo, yang ingin birokrasi maupun perizinan tidak berbelit belit. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi kerap mengingatkan agar pelayanan publik terus dibenahi serta birokrasi diperingkas, agar memberi kemudahan masyarakat. 

• Masyarakat Kabupaten Bandung Segera Rasakan Kehadiran MPP
• Home Care, Permudah Layanan Kesehatan dengan Jemput Bola
• Lahirkan Inovasi Klinik BUM Desa, Jatim Perkuat Ekonomi Masyarakat
• Gelimasjiwo Tekan Penderita Gangguan Jiwa di Bantul
• Pemerintah Bangun Jembatan Teluk Kendari Dukung Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko

Menurutnya, diperlukan sebuah upaya luar biasa dalam hal inovasi di bidang sosial, dengan tujuan agar persoalan birokrasi dapat teratasi dengan baik. Melalui MPP diharapkan dapat mengatasi berbagai macam persoalan birokrasi, yang kerap kali dinilai terlalu rumit dan tidak efisien. 

Sementara itu Menteri PANRB menyampaikan bahwa MPP merupakan sebuah perpaduan perizinan yang sebelumnya terpiasah-pisah. Konsep MPP menghadirkan berbagai macam layanan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam satu gedung. 

Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga. “Jadi masyarakat tidak perlu lagi pindah pindah tempat dalam mengurus perizinan, cukup disatu tempat semua pelayanan tersedia, termasuk menikah juga bisa dilakukan di MPP,” ujarnya. 

Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem. 

Saat ini, beberapa daerah juga sedang membangun MPP antara lain Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo. (p/ab)